Ekonomi Hijau dan Krisis Sampah Plastik sebagai Prioritas Nasional

Isu lingkungan telah naik kelas dari sekadar wacana menjadi agenda pembangunan prioritas di Indonesia, dengan fokus utama pada pengelolaan sampah plastik dan pengembangan ekonomi hijau. Krisis sampah plastik, terutama yang mencemari lautan, memicu pemerintah dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular. Perusahaan-perusahaan besar diwajibkan untuk bertanggung jawab atas produk mereka melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), mendorong inovasi pada kemasan ramah lingkungan dan fasilitas daur ulang berteknologi tinggi.

Di sisi lain, Indonesia mulai mengoptimalkan potensi karbon biru (blue carbon) dari ekosistem pesisir, seperti hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Wilayah pesisir Indonesia diakui sebagai salah satu penyerap karbon alami terbesar di dunia. Program restorasi mangrove secara nasional digencarkan, didukung oleh pendanaan internasional dan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mata pencaharian nelayan.

Namun, isu polusi udara perkotaan, terutama di Jakarta dan sekitarnya, masih menjadi perhatian kritis. Implementasi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berbasis emisi dan dorongan penggunaan transportasi publik berbasis listrik menjadi urgensi yang tak terhindarkan. Di sektor energi, meskipun energi terbarukan tumbuh, tekanan untuk segera menghentikan ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara tetap menjadi tantangan. Keberlanjutan adalah investasi jangka panjang. Komitmen kolektif dari industri hingga individu adalah kunci untuk mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.